Kepastian data tunggakan pajak kendaraan bermotor, Bapenda Banten melakukan langkah optimal melalui identifikasi dan validasi data tunggakan PKB berdasarkan status kendaraan bermotor

Sumber Gambar :

Kota-Serang Salah satu dari permasalahan yang kerap menjadi issue serta pembahasan dalam rapat TAPD dan Banggar Banten, atau bahkan sebagai indikator kinerja Bapenda, maka hal mendasar adalah akurasi data, terlebih lagi data tunggakan pajak kendaraan bermotor. Untuk itu, melalui Rapat koordinasi Identfifikasi dan Validasi Data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Banten ini menjadi momentum awal untuk segera pembenahan cleansing data, non duplikat nopol kendaraan atau bahkan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk langlah selanjutnya di dalam baik penentuan target pendapatan daerah atau bahkan menjadi evaluasi kinerja Bapenda secara kese;luruhan di dalam realisasi tunggakan PKB baik secara penagihan secara door to door sampai dengan Surat Kuasa Khusus.bahmenjadi pekerjaan kita bersama adalah masalah tunggakan pajak kendaraan bermotor, melalui kegotan ini kami mencoba menawarkan suatu konsep bagaimana menguraikan permasalahan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

 

hal tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Deni Hermawan saat membukan acara tersebut, mengungkapkan bahwa sebuah data yang akan menjadi kesepakatan bersama harus dipastikan sebagai informasi yang valid, Diperlukan ada kerjasama dalam memastikan jumlah data tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah provinsi banten yang bermanfaat untuk menentukan kebijakan pemerintah pada acara Rapat Koordinasi Validasi dan Indetifikasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Ballroom Hotel Aston Serang, Selasa (29/11/2023).

“Data yang bisa disepakati bersama menjadi sebuah fakta yang sama” kita sepakati, perlu waktu dan proses tapi kami yakin dengan komitmen kita bisa melakukannya.”, ungkap Deni.

Dikatakan, Berbicara samsat kita menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan yang menjadi ujung tombak pada setiap tugas kita masing”, dalam rangka pembangunan khususnya di provinsi banten bahwa pajak adalah bagian yang tidak terpisahkan, pada apbd provinsi banten karena hampir dari jumlah apbd provinsi banten sebesar 12 T, kontribusi terbesar adalah dari sumber pad, sebesar 8,3 T, dapat saya sampaikan bahwa kontribusi pajak daerah dapat memberikan warna dalam pendapatan di provinsi banten. 

“apbd provinsi banten termasuk provinsi dengan tingkat kemandirian terbaik di seluruh indonesia dengan presentase kemadirian hampir di 74%.

Hal yang sama diungkap oleh Kepala PT Jasa Raharja Cabang Banten Saldhy Putranto bahwa kegiatan Ini merupakan langkah penting bagi provinsi banten, saya berharap pelaksanaan kegiatan validasi dan identifikasi data tunggakan pajak kendaraan bermotor ini bisa menjadi pioner dan percontohan provinsi lain dalam hal sinkronisasai data tunggakan pkb.

 

“kami menyambut baik acara in dan mudah”an hasil dari kegiatan ini menghasilkan acuan data dan pedoman dalam emalkukan penagihan dan dapat ,meningkatkan ketaatan masy dalam membayar pkb dan sumbangan dana wajib”, ungkap Saldhy.

 

AKP Mulyono Kanit samsat cikokol mengatakan Samsat ini merupakan satu sistem manunggal satu atap ynag membentuk sinergi dalam menciptakan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah serta mengatasi problem dalam pelayanan kepada masyarakat, kami sebagai polri harus selalu bersinergi dan berkooridnasi bersama Bapenda dan Jasa Raharja untuk menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta optimalisasi pendapatan daerah.

“Menyikapi masalh validasi dan identifikasi data tunggakan kami sebagai polri memiliki beberapa kategori kendaraan yang termasuk bagian dari tunggakan PKB” ujar Mulyono

 

Kami berharap dapat meningkatkan bentuk koordinasi serta sinergitas dalam mendukung tujuan dari masing-masing lembaga ujar Paur STNK Ditlantas Polda Banten AKP Acum Sutarlia.


Share this Post