Informasi Setiap Saat
1. Pedoman Personil klik dibawah ini :
- UU 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
- PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS
- Peraturan Gubernur Tahun 2018 Tentang Analisa Jabatan
- Peraturan Gubernur 1 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan
2. Pedoman Pengelolaan Administrasi klik dibawan ini :
- Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Jasa
- Permendagri 3 Tahun 2017 Tentang PPID
- Peraturan Daerah 08 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Informasi Publik
- Peraturan Gubernur 24 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas
- Peraturan Gubernur 42 Tahun 2018 Tahun SAKIP
3. Pedoman Pengelolaan Organisasi klik dibawah ini :
4. Pedoman Pengelolaan Keuangan klik disini :
5. Statistik Kepegawaian
Renja 2018
Renja 2019
Renja 2020
Renstra 2017 - 2022
2019
2020
DPA TAHUN 2021
- DPA 2021 INDUK
- DPA 2021 UPTD PPD SERANG
- DPA 2021 UPTD PPD CIKANDE
- DPA 2021 UPTD PPD CILEGON
- DPA 2021 UPTD PPD PANDEGLANG
- DPA 2021 UPTD PPD RANGKASBITUNG
- DPA 2021 UPTD PPD MALINGPING
- DPA 2021 UPTD PPD BALARAJA
- DPA 2021 UPTD PPD CIKOKOL
- DPA 2021 UPTD PPD CILEDUG
- DPA 2021 UPTD PPD SERPONG
- DPA 2021 UPTD PPD CIPUTAT
- DPA 2021 UPTD PPD KELAPA DUA
Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Banten
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN
- Langkah 1
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara langsung (datang langsung), melalui permohonan secara tertulis (surat) dikirim melalui email atau surat tercatat dan secara online;
- Langkah 2
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Langsung;
- Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan petugas;
- Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
- Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
- Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
- Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
- Membawa bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);
- Langkah 3
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Tertulis;
- Mengirim Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan melampirkan;bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
- Bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
- Bukti pengajuan Keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
- Bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
- Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);
- Langkah 4
Permohon Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Online
- Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Online dapat dikirim ke Email ;bapenda@bantenprov.go.id
Undang-undang No. 14 Tahun 2008
Peraturan Daerah No.8 Tahun 2012
Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2021
Keputusan Gubernur tentang penetapan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Drs.H.Opar Sohari,M.Pd
NIP. 19630304 199102 1 003
