Informasi Setiap Saat

Klik disini...

Klik disini...

2021

• SK PPID

2019

•  Tampilan Berkas

2020

• SK WEBSITE

2021

• SK WEBSITE

Klik disini...

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Klik Disini

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lihat disini>>>

16. Peraturan Gubernur banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Banten;

17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Klik Disini

18. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Klik Disini

19. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Klik Disini

20. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat PPID di Lingkungan Provinsi Banten

21. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor :  01/Kep/KIP/2018 Klik Disini

1. Pedoman Personil klik dibawah ini :

• UU 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
• PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
• PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS
• Peraturan Gubernur Tahun 2018 Tentang Analisa Jabatan
• Peraturan Gubernur 1 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan

2. Pedoman Pengelolaan Administrasi klik dibawan ini :

• Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Jasa
• Permendagri 3 Tahun 2017 Tentang PPID
• Peraturan Daerah 08 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Informasi Publik
• Peraturan Gubernur 24 Tahun 2012 Tentang  Tata Naskah Dinas
• Peraturan Gubernur 42 Tahun 2018 Tahun SAKIP

3. Pedoman Pengelolaan Organisasi klik dibawah ini :

• UU 23 Tahun 2000 Tentang Terbentuknya Provinsi Banten
• UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• UU 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
• Perpres 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE
• PP 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU KIP
• Peraturan Daerah 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan TIK

4. Pedoman Pengelolaan Keuangan klik disini :

• Peraturan Menteri Keuangan 113 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas

5. Statistik Kepegawaian 

• Statisitk Kepegawaian Pemprov Banten

• INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2020

• KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020

• KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2020

• KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN TENTANG  GUGUS TUGAS BARU

• KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA (COVID-19)

• PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

• SURAT EDARAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

Klik disini...

Klik disini...

Klik disini...

​​​​​

1. SAMBAT (SAMSAT BANTEN)

2. SIREDA (SISTEM RETRIBUSI DAERAH)

3. CERIA 

4. PENYULUHAN DAN SOSIALISASI PAJAK DAERAH

5. PENELUSURAN KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM MELAKUKAN DAFTAR ULANG

6. DISEMINASI PAJAK 

7. VISUALISASI KEGIATAN KBMDU

Renja 2018

• MATRIK 2018
• LAPORAN 2018 

Renja 2019

• MATRIK 2019
• LAPORAN 2019

Renja 2020

• MATRIK 2020
• LAPORAN 2020

Renstra 2017 - 2022

• 2017 - 2022

2018

2019

2020 

2021

2022

2019

2020

DPA TAHUN 2021

• DPA 2021 INDUK
• DPA 2021 UPTD PPD SERANG
• DPA 2021 UPTD PPD CIKANDE
• DPA 2021 UPTD PPD CILEGON
• DPA 2021 UPTD PPD PANDEGLANG
• DPA 2021 UPTD PPD RANGKASBITUNG
• DPA 2021 UPTD PPD MALINGPING
• DPA 2021 UPTD PPD BALARAJA
• DPA 2021 UPTD PPD CIKOKOL
• DPA 2021 UPTD PPD CILEDUG
• DPA 2021 UPTD PPD SERPONG
• DPA 2021 UPTD PPD CIPUTAT
• DPA 2021 UPTD PPD KELAPA DUA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2018

2019

2020

2021

 

2018

2019

2020

2021

Klik disini...

Klik disini...

Klik disini...

Klik disini...

Klik disini...

Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN

1. Langkah 1

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara langsung (datang langsung), melalui permohonan secara tertulis (surat) dikirim melalui email atau surat tercatat dan secara online;

1. Langkah 2

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Langsung;

• Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan petugas;
• Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
• Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
• Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
• Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
• Membawa bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);

1. Langkah 3

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Tertulis;

• Mengirim Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan melampirkan;bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
• Bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
• Bukti pengajuan Keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
• Bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
• Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);

1. Langkah 4

Permohon Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Online

• Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Online dapat dikirim ke Email ;bapenda@bantenprov.go.id

 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 

 PP No. 61 Tahun 2010 

 Permendagri No. 3 Tahun 2017

 PerKI No. 1 Tahun 2010

 Peraturan Daerah No.8 Tahun 2012

 Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2021

 Keputusan Gubernur tentang penetapan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

 REKAP NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

 RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  PROVINSI BANTEN