Error 404!
Atribut BGColor di Tag Marquee
Ayo lakukan dalam keseharian dengan 3M________________1. Memakai Masker ________________2. Mencuci Tangan________________3. Menjaga Jarak________________BANTEN LAWAN COVID 19________________Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Informasi Berkala

                                                                                           STRUKTUR ORGANISASI

                                                                      BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN

 

Terdiri dari :

1. KEPALA BADAN

2. SEKRETARIS

  1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
  2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH

  1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
  2. Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
  3. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah

4. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

  1. Kepala Sub Bidang Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
  2. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
  3. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah

5. KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

  1. Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah
  2. Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-lain
  3. Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak

6. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) PENGELOLAAN PENDAPATAN (PPD), di :

  1. Kota Serang
  2. Cikande Kabupaten Serang;
  3. Kota Cilegon;
  4. Kabupaten Pandeglang;
  5. Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
  6. Malingping Kabupaten Lebak;
  7. Balaraja Kabupaten Tangerang;
  8. Serpong Kabupaten Tangerang;
  9. Ciledug Kota Tangerang;
  10. Cikokol Kota Tangerang;
  11. Ciputat Kota Tangerang Selatan.

 

 

 

 

1. Neraca

2. LRA

3. CALK laporan Keuangan

4. Laporan Inventaris Barang

5. Laporan Operasional

6. LPE (Laporan Perubahan Ekuitas)

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik 2019

 

► WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Jadwal Pelayanan Informasi Publik
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat
Istirahat 08:00 - 15:00 wib 08:00 - 15:00 wib 08:00 - 15:00 wib 08:00 -15:00 wib 08:00 - 15:00 wib

 

► JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

  1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
  3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

► BIAYA/TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy dengan biaya perlembar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) atau menyediakan CD/DVD kosong untuk perekaman data dan informasinya.

 

► LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Banten. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

► KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK
Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

  1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  2. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.