Informasi Berkala

5. Kepegawaian

6. Informasi Pelayanan

Lokasi Grai Samsat

2. SOTK BAPENDA

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Terdiri dari :

1. KEPALA BADAN

2. SEKRETARIS

Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
Kepala Sub Bidang Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah

4. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

Kepala Sub Bidang Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah

5. KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah
Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-lain
Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak

6. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) PENGELOLAAN PENDAPATAN (PPD), di :

3. LHKPN

LHKPN 2019

Lembar 1

Lembar 2

4. RENJA DAN RENSTRA

Renja 2018

MATRIK 2018
LAPORAN 2018

Renja 2019

Renja 2020

MATRIK 2020
LAPORAN 2020

Renstra 2017 - 2022

2017 - 2022

5. DPA TAHUN 2019-2020

`DPA TAHUN 2020`

6. LAPORAN KINERJA

⇒ Laporan Kinerja Tahun 2018

⇒ Laporan Kinerja Tahun 2019

⇒ Laporan Kinerja Tahun 2020

7. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

1. Neraca

2. LRA

3. CALK laporan Keuangan

4. Laporan Inventaris Barang

5. Laporan Operasional

2019

6. LPE (Laporan Perubahan Ekuitas)

2019

8. RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK

⇒ Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik 2019

► WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Jadwal Pelayanan Informasi Publik
Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Istirahat	08:00 - 15:00 wib	08:00 - 15:00 wib	08:00 - 15:00 wib	08:00 -15:00 wib	08:00 - 15:00 wib

► JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

► BIAYA/TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy dengan biaya perlembar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) atau menyediakan CD/DVD kosong untuk perekaman data dan informasinya.

► LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Banten. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

► KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK
Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

9. INFORMASI TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PENYELENGGARAAN YANG DILAKUKAN BAIK OLEH PEJABAT BADAN PUBLIK, MAUPUN PIHAK YANG MENDAPATKAN IJIN ATAU PERJANJIAN KERJA

Klik Logo