SERANG, 11 Juni 2020 : Dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten dari sektor Pajak Daerah Provinsi Banten, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pada hari ini Kamis, 11 Juni 2020 dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten bertempat di Aula Lantai 1 (satu) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
Rapat ini dihadiri lengkap oleh seluruh komponen Tim Pembina Samsat yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kepala Cabang PT. Jasaraharja (Persero) Cabang Banten, Kepala Kanwil PT. BPD Jawa Barat dan Banten wilayah Banten, serta seluruh pejabat yang tergabung sebagai Tim Pembina Samsat.
Opar Sohari selaku Kepala Bapenda membuka acara ini pada pukul 09.45 WIB dengan penekanan dan keprihatinan situasi pandemic covid 19 yang amat sangat berdampak pada target PAD, namun ini tidak menyurutkan semangat jajaran petugas baik ASN maupun Non ASN di lingkungan Bapenda Provinsi Banten termasuk mitra PT. Jasa Raharja (Persero) dan Jajaran Kepolisian Polda Metro Jaya, dengan tetap mematuhi protocol kesehatan dan melengkapi sarana prasarana pendukung seperti hand sanitizer, disinfektan, peralatan APD, tenda dan kursi tambahan agar para Wajib Pajak tetap dapat melakukan social distancing pada saat mengantri pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
Pasca diberlakukannya system kerja Work Form Home (WFH) selama 3 (Tiga) bulan, betapa target jauh dari biasanya. Digambarkan bahwa biasanya pendapatan PAD per hari sekitar 15 milyar, namun kali ini hanya sekitar 1-2 milyar. Sehingga di kesempatan New Normal, diharapkan semua lini dan stake holder bisa berlari mengejar ketertinggalan dengan memaksimalkan semua potensi dan mendongkrak target dengan menyelesaikan tunggakan-tunggakan pajak, dengan salah satu nya adalah melaksanakan kebijakan Bulan Panutan, sesuai dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atau Denda PKB Tahunan, BBNKB Mutasi Masuk dari Luar Daerah, Mutasi Dalam Daerah dan Penghapusan Tarif Progresif di wilayah Provinsi Banten.
Pada kesempatan ini, disampaikan pula oleh Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa tugas pokok dan fungsi Ditlantas yang salah satunya adalah melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor juga sejalan dengan apa yang menjadi rumusan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan akan mendukung penuh kebijakan tersebut. Kepala Jasa Raharja menyatakan sangat antusias dalam melakukan persiapan personil demi kelancaran proses pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Bersama Samsat dan Gerai-gerai Samsat.
Kepala Kanwil PT. BPD Jawa Barat dan Banten wilayah Banten mengungkapkan upaya maksimal dalam mendukung proses pelayanan di seluruh samsat serta berupaya mendukung dan melengkapi dalam hal sarana dan prasarana yang kurang.
Ini adalah bentuk keselarasan dan persamaan persepsi oleh seluruh komponen Tim Pembina Samsat.
