Penyuluhan Pajak Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, puluhan mahasiswa antusias mengahdiri acara tersebut yang pesertanya berasal dari Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) di dampingi oleh dosen pembimbing UMJ yang di selenggarakan di aula Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten (Jum’at 08/09/2019).
Tak hanya mahasiswa, acara tersebut juga dihadiri pejabat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pendapatan Daerah (PPD) dari 11 kabupaten/kota pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten serta hadir juga Duta Pajak 2018 Acara tersebut dibuka oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yakni Drs. H. Opar Sohari, M.Pd. “Apabila ade-ade mempunyai kendaraan roda dua atau empat, itu harus dibayar pajaknya”. Kata Kepala Bapenda dalam sambutannya yang sekaligus mengajak mahasiswa untuk taat membayar pajak. Usai membuka acara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten menyerahkan cendra mata kepada Dosen Pembimbing UMJ, begitupun sebaliknya Universitas Muhammadiyah Jakarta juga memberikan cendra mata kepada kepala Bapenda.
Dalam acara tersebut di isi oleh dua narasumber yakni Dra. Nia Karmina J, M.Si selaku Kabid Retribus Daerah & Pajak Lain-lain dan Bapak H. Abadi Wuryanto, ATD. selaku Kabid BadanPendapatan Daerah Provinsi Banten. Dalam materinya ibu Nia menyampaikan 5 (Lima) jenis pajak yang dikelola oleh Bapenda Provinsi Banten yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (AP) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok. Beliau juga menerangkan pengertian dari Retribusi Daerah “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang husus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Ujarnya. Sedangkan pemateri kedua yakni Bapak H. Abadi wuryanto menyampaikan materinya “ Apa yang dimaksud dengan pajak daerah?, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Beliau juga menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dengan melakuan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah yaitu kegiatan Razia Kendaraan Bermotor, pengoprasian mobil samling, peningkatan pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT, pembayaran e-SAMSAT dan non tunai, pembangunan sarana dan prasarana pelayanan, penelusuran data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan, penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor, Soslialisasi Publikasi dan Penyuluhan Pajak Daerah, Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja untuk peningkatan Pajak Daerah serta review Peraturan tentang Pajak Daerah.
Dengan diselenggarakannya acara tersebut diharapkan agar para mahasiswa menjadi fasilitator yang menjembatani informasi-informasi yang didapat dari hasil penyuluhan pajak daerah yang dilaksanakan pada hari jum’at yang lalu kepada masyarakat di lingkungan Provinsi Banten.
