Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan digitalisasi merupakan langkah penting bagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal itu diungkap Gubernur WH dalam sambutan yang dibacakan Asda III Setda Provinsi Banten M Yusuf dalam Rapat Evaluasi Peranan Perbankan dan Digitalisasi Transaksi Dalam Mendukung PEN Di Provinsi Banten Bidang Sekretariat Kabinet Republik Indonesia di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang (Selasa, 24/8/2021).
Dikatakan, digitalisasi merupakan langkah penting bagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini masih terjadi. Karena itulah, Gubernur mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 970/Kep.81-Huk/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Banten.
Dengan ditandatanginya Keputusan Gubernur ini, Provinsi Banten menjadi Provinsi pertama di Pulau Jawa yang telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
"Pemprov Banten terus meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah serta mendorong efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance," ungkap Gubernur.
Dalam mengoptimalkan pendapatan daerah sebagai salah satu langkah pemulihan ekonomi nasional, Banten juga terus mengoptimalkan pelayanan digitalisasi, salah satunya yakni berkaitan dengan pembayaran pajak daerah.
"Misalnya dalam memudahkan masyarakat memenuhi pembayaran pajak, Banten telah bekerja sama dengan berbagai paltform layanan e-commerce dan e-samsat," katanya.
Adapun hal yang perlu diperbaiki, kata Yusuf, adalah soal perizinan. Ia meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus mendorong diigitalisasi keuangan terutama soal perizinan.
"OJK harus berperan banyak dalam mendorong perizinan ini agar bank-ban kecil bisa mendapatkan izin digitalisasi. Disatu sisi izin harus ada sebagai legitimasi dalam memberikan pelayanan dan disisi lain masyarakat juga harus mendapat layanan yang terbaik. Kami juga mendorong Bank Banten untuk melakukan optimalisasi dalam program digitalisasi keuangan " katanya.
Dalam kesempatan itu, Asisten Deputi Sekretariat Kabinet (Setkab) Republik Indonesia Roby Arya Brata mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Banten dalam mengembangkan program digitalisasi keuangan non tunai dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Tb Regiasa Fajar mengatakan, apresiasi diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Provinsi Banten karena dinilai sangat cepat untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden.
Banten sendiri, kata Refi, sudah ikut mengembangkan digitalisasi ini dengan 2 (dua) Bank yaitu dengan Bank Banten selaku Bank RKUD dan Bank BJB. Di mana dengan Bank Banten, Pemprov Banten memiliki program Samsat Ceria (cepat ringkas aman) dan dengan Bank BJB memiliki program Sambat (Samsat Banten Hebat).
"Untuk Nasional kita juga punya program Signal, jadi semua sudah lengkap. Untuk program Signal, Banten masuk dalam tiga besar setelah Jakarta dan Jawa Timur. Artinya, transaksi pembayaran non tunai di kita ini sangat tinggi dan semoga ke depan bisa lebih baik lagi walaupun dalam masa pandemi," kata Regi.
Untuk yang lainnya, Regi berharap banyak kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia dan OJK membantu perbankan khusunya kepada Bank Banten sebagai Bank RKUD serta Bank BJB yang menjadi Bank Operasional Pemprov Banten, sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
