Sekda Banten Minta Jajaran Pertahankan Predikat WTP


BANTEN - Pemerintah Provinsi Banten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan anggaran. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta mengatakan predikat tersebut merupakan hal yang wajar. Beberapa catatan, khususnya terkait dengan aset, masih perlu diperbaiki dalam beberapa tahun ke depan.

"WTP kan sajian informasi wajar dengan segala kekurangan. Bukan berarti aset selesai, mesti diperbaiki. Beberapa sisa lagi yang harus diselesaikan, yang dikecualikan sudah ditindaklanjuti," kata Sekda Banten Ranta Soeharta kepada wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (31/5/2017).

Ke depan, menurut Ranta, predikat WTP yang diberikan BPK RI untuk pertama kali ini akan sulit dipertahankan. Ia meminta organisasi perangkat daerah yang ada di Banten lebih tertib administrasi dan pengelolaan.

Khusus soal aset, ia juga menjelaskan bahwa tahun ini kendaraan-kendaraan dinas milik provinsi sudah dapat ditelusuri dan ditemukan. Ini berbeda dengan catatan pada 2015, ketika aset kendaraan kebanyakan ada di pihak ketiga.

Selain itu, Ranta meyakinkan pemberian WTP oleh BPK murni hasil kerja keras semua pihak. Tidak ada unsur suap-menyuap, apalagi jual-beli opini WTP.

"Komandannya saya, ketua stafnya saya, duitnya dari mana. Ini pekerjaan yang harus kita pertanggungjawabkan. Harusnya keuangan itu transparan," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim, yang baru beberapa minggu menjabat, merasa senang atas predikat WTP pengelolaan keuangan tahun 2016. Namun dengan predikat tersebut, menurutnya, bukan berarti tidak ada korupsi.

"Keberuntungan ada di saya. Karena baru seminggu dilantik, saya mendapatkan WTP," kata Wahidin. (PPID/Sumber: detiknews.com)