BIMTEK PERPAJAKAN SESUAI PMK 231/PMK.03/2019
BIMTEK PERPAJAKAN SESUAI PMK 231/PMK.03/2019
BIMTEK PERPAJAKAN SESUAI PMK 231/PMK.03/2019
BIMTEK PERPAJAKAN SESUAI PMK 231/PMK.03/2019
BIMTEK PERPAJAKAN SESUAI PMK 231/PMK.03/2019
BIMTEK PERPAJAKAN SESUAI PMK 231/PMK.03/2019
BIMTEK PERPAJAKAN SESUAI PMK 231/PMK.03/2019

BIMTEK PERPAJAKAN SESUAI PMK 231/PMK.03/2019

SERANG, 16 Maret 2020 : Badan pendapatan Daerah Provinsi Banten menyelenggarakan sosialisasi Perbendaharaan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten yang di selenggarakan di Aula Bapenda Provinsi Banten, Rabu (16/03). Acara tersebut di buka langsung oleh Kepala Bidang Retribusi yakni Ibu Nia Karmila yang sekaligus mewakili Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

Dalam sambutannya Nia Karmila menyampaikan bahwa acara sosialisasi perbendaharawan bertujuan untuk bersilaturahmi membangun komitmen kerja. Di sampaikan pula bahwa untuk kedepan selalu melakukan konfirmasi kepada pihak KPPN secara periodic pada minggu ke tiga dan empat. Serta menghimbau kepada seluruh bendahara pengeluaran dari seluruh OPD agar memfalidasi laporannya setiap bulan, proses falidasi ke KPPN dalam membuat rekapnya untuk mengacu pada format yang telah dibuat oleh BPKAD agar mempercepat proses.

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dari masing – masing Organisasi perangkat Daerah se- Provinsi Banten, Beberapa pejabat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, KPPN, serta KPP Pratama Serang Barat.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 231 / PMK.03 /2019 tentang tata cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan / atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak bagi Instansi pemerintah terkait pedoman teknis pelaporan pajak – pajak pusat yang disetorkan ke RKUN berdasarkan transaksi pengeluaran yang dibayarkan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). menjadi babak baru pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi bendahara dan instansi pemerintah. Peraturan tersebut mengatur sejumlah perubahan ketentuan terkait pemungutan dan / atau pemotongan pajak bagi instansi pemerintah dan mulai berlaku pada tahun 2020. Hal ini tentunya memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kewajiban pearpajakan pemerintah. Diantara perubahan yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah perubahan kewajiban pendaftaran dan penghapusan pagi instansi pemerintah, perubahan ketentuan pemungutan PPhpasal 22 atas belanja yang dilakukan oleh bendahara/instansi pemerintah, perubahan kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh dan PPN bagi instansi pemerintah.